Manado — Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia (RI) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka resmi membuka kegiatan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 se-Sulawesi, di Hotel Four Points Manado, Senin (16/6/2025). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah sekaligus memberikan pemahaman lebih luas mengenai teknis internalisasi peta jalan kependudukan ke dokumen perencanaan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
Komitmen Pemerintah Menginternalisasi Pembangunan Kependudukan
Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengungkapkan visi Indonesia Emas 2045 yaitu visi bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan, kemakmuran, dan kualitas hidup yang lebih sejahtera, hanya dapat terwujud apabila terjadi upaya yang sistematis dan terstruktur dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga keluarga.
“Visi Indonesia Emas 2045 adalah visi bersama. Dalam mewujudkannya, pendekatan yang diterapkan harus melibatkan seluruh stakeholders. Dalam proses perencanaannya, aspek kependudukan harus diberi perhatian penting, sehingga visi tersebut dapat terwujud sesuai yang diharapkan,” tegas Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
BKKBN Menginternalisasi PJPK 2025-2029
BKKBN tengah melaksanakan serangkaian kegiatan internalisasi peta jalan kependudukan 2025-2029 dan rencana aksinya ke dokumen perencanaan daerah, demi menjamin visi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih rinci dan aplikatif.
Sasaran peta jalan kependudukan 2025-2029, kata Isyana, meliputi lima aspek penting yang menjadi fokus:
- Pengelolaan kuantitas penduduk.
- Pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan keluarga berencana.
- Peningkatan kualitas penduduk.
- Akses yang merata terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, dan penguatan tata kelola data kependudukan.
“Selain aspek-aspek tersebut, penguatan tata kelola data kependudukan juga menjadi instrumen penting, sehingga proses perencanaan dan implementasi dapat berjalan lebih matang, manusiawi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa mendatang,” ujar Isyana.
Quick Wins BKKBN Mengoptimalkan Pembangunan Keluarga
BKKBN juga tengah melaksanakan beberapa program unggulan yang diberi nama Quick Wins demi mendukung visi tersebut. Quick Wins tersebut meliputi:
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yaitu melibatkan masyarakat dan stakeholders untuk turut menjaga gizi dan pertumbuhan yang sehat bagi balita dan bayi.
- Taman Asuh Sayang Anak, sebuah pendekatan yang diberlakukan di masyarakat untuk menyediakan ruang belajar dan bermain yang memenuhi aspek keamanan dan kualitas demi mendukung proses tumbuh kembang yang maksimal.
- Gerakan Ayah Teladan, yaitu sebuah ajakan dan pembukaan ruang peran lebih luas bagi para ayah untuk aktif terlibat dalam pengasuhan dan proses mendidik anak.
- Lansia Berdaya, sebuah gerakan yang diberlakukan untuk memberikan peluang dan ruang lebih luas bagi kalangan lanjut usia untuk turut aktif dan diberdayakan sesuai kemampuannya.
- Super Apps Keluarga Indonesia, sebuah platform teknologi yang tengah disiapkan BKKBN untuk memberikan kemudahan dan pelayanan satu pintu mengenai kependudukan dan keluarga.
“Quick Wins ini merupakan instrumen penting untuk mendekatkan visi Indonesia Emas 2045 ke tengah masyarakat, sehingga visi tersebut dapat terwujud lebih luas dan merata,” katanya.
Mengoptimalkan Peran Pemerintah Daerah
Ratu Ayu Isyana juga memberikan pesan penting mengenai peran pemerintah daerah. Dalam proses perencanaan dan implementasi peta jalan kependudukan, kepala daerah, bupati, walikota, dan jajarannya merupakan aktor penting yang paling dekat dengan masyarakat.
“Suksesnya visi Indonesia Emas bergantung pada proses perencanaan dan implementasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam proses tersebut, peran kepala daerah juga penting untuk memastikan peta jalan kependudukan berjalan sesuai visi dan sasaran yang diharapkan,” katanya.
Selain kepala daerah, Isyana juga meminta perwakilan BKKBN di daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan stakeholders terkait untuk bergotong-royong demi visi tersebut.
Regional Internalisasi PJPK Dihadiri Pejabat dan Tokoh Daerah
Acara Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 se-Sulawesi juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Viktor Mailangkay; para kepala perwakilan BKKBN se-Sulawesi; anggota Forkopimda Sulawesi Utara; dan sejumlah pejabat penting lainnya. Dalam kegiatan tersebut, para kepala perwakilan BKKBN juga diberi pengarahan mengenai rincian peta jalan kependudukan dan rencana aksinya, sehingga nantinya dapat diterapkan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Mengoptimalkan Implementasi Pembangunan Kependudukan
Selain memberikan pengarahan dan instrumen perencanaan, kegiatan Regional Internalisasi PJPK juga menjadi ruang penting untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kependudukan yang tengah berjalan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
BKKBN juga memberikan bimbingan mengenai penggunaan Super Apps Keluarga Indonesia yang tengah disiapkannya. Aplikasi tersebut nantinya akan menjadi pusat data dan pelayanan satu pintu yang berguna bagi masyarakat, kepala daerah, dan instansi terkait.
“Super Apps Keluarga Indonesia bukan hanya soal teknologi, tapi juga instrumen penting untuk menjamin visi Indonesia Emas 2045 dapat diterjemahkan lebih luas dan lebih rinci, sesuai kondisi masing-masing daerah, sehingga visi tersebut bukan sebatas wacana, tapi juga dapat diimplementasikan dan diberdayakan demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Menghubungkan visi, perencanaan, dan implementasi
Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka juga menekankan pentingnya hubungan yang sinergis antara visi, perencanaan, dan implementasi. Dalam proses perencanaan peta jalan kependudukan, pemerintah harus mampu merancang visi yang luas dan matang, kemudian diterjemahkan ke dalam perencanaan yang rinci dan aplikatif, sehingga dapat berjalan sesuai ukuran, capaian, dan sasaran yang diharapkan.
“Ini saatnya pemerintah pusat dan daerah, lembaga, dan masyarakat bergandengan tangan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam proses tersebut, peta jalan kependudukan menjadi instrumen penting yang harus diterjemahkan dan diberlakukan di tengah masyarakat, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah”, tegasnya.