MINAHASA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (Rakor) mengenai penanggulangan bencana banjir Danau Tondano di Kantor Bupati Minahasa, Kamis (13/6/2025) siang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara, PLN, dan instansi terkait.
Rapat koordinasi tersebut merupakan langkah penting untuk mencari solusi atas bencana banjir Danau Tondano yang melanda 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa. Genangan air akibat meluapnya Danau Tondano terjadi sejak hampir dua bulan lalu dan merendam permukiman penduduk, sehingga menimbulkan masalah kemanusiaan dan kerusakan infrastruktur yang cukup luas.
Banjir Danau Tondano Menggenangi Ribuan Permukiman
Banjir Danau Tondano terjadi akibat hujan yang turun terus-menerus, sehingga terjadi luapan air dan meluber ke permukiman masyarakat di sekitarnya. Tercatat lebih dari seribu kepala keluarga terdampak, rumah mereka terendam air, dan sebagian terpaksa harus dievakuasi. Dalam proses evakuasi, pemerintah setempat juga menyediakan posko darurat dan dapur umum demi memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi.
Selain menyediakan posko dan dapur umum, Pemerintah Kabupaten Minahasa juga memberikan pelayanan kesehatan dan distribusi bantuan, mulai dari makanan, pakaian, selimut, hingga air bersih. Langkah tersebut merupakan upaya darurat yang dapat meringankan beban masyarakat yang tengah diterpa bencana.
Bupati Minahasa Robby Dondokambey menjelaskan, pemerintah tengah melakukan upaya maksimal untuk menangani permasalahan yang terjadi. Dalam proses evakuasi, Bupati juga melibatkan TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat demi menjaga keselamatan dan keamanan para pengungsi.
“Kami terus melakukan evakuasi dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari posko, dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga distribusi logistik. Langkah tersebut merupakan upaya darurat untuk meringankan penderitaan masyarakat yang tengah terdampak bencana banjir Danau Tondano,” ujar Robby Dondokambey.
Normalisasi Danau Tondano dan Langkah Penanganan Jangka Panjang
Selain proses evakuasi dan distribusi bantuan, rakor juga membahas langkah jangka panjang untuk menangani masalah banjir Danau Tondano. Dalam pertemuan tersebut, disepakati beberapa upaya yang akan diimplementasikan, antara lain normalisasi dan revitalisasi Danau Tondano, perbaikan infrastruktur yang rusak, dan relokasi permukiman yang terdampak banjir.
Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan untuk proses relokasi jika memang tersedia lahan yang memenuhi syarat. Dengan relokasi tersebut, masyarakat yang saat ini hidup di daerah rawan banjir dapat tinggal di tempat yang lebih aman dan layak.
“Kalau memang pemerintah daerah menyediakan lahan yang sesuai untuk relokasi, maka pemerintah pusat siap untuk melaksanakan proses pembangunannya. Dalam proses tersebut, kami juga akan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah sehingga relokasi berjalan manusiawi dan memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan hidup bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir Danau Tondano,” tegas Suharyanto.
Selain relokasi, normalisasi Danau Tondano juga menjadi aspek penting yang harus diberesihkan dan diberlakukan. Endapan dan sedimentasi yang terjadi di danau tersebut turut menjadi penyebab meluapnya air dan banjir. Dengan melakukan normalisasi, diharapkan danau dapat menampung lebih banyak air saat terjadi hujan, sehingga luapan dapat lebih terkontrol dan dampaknya dapat diminimalisir.
Selain itu, perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas. Sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir, seperti jembatan, tanggul, dan saluran air, harus segera dibenahi demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam proses perbaikan tersebut, BNPB juga melibatkan Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara dan instansi terkait.
Bupati Robby Dondokambey menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan kerja sama yang terjalin. “Kami juga meminta dukungan dan kerja sama masyarakat untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang tengah dibangun, demi kepentingan bersama dan keselamatan masyarakat Minahasa,” katanya.
Rakor Mengumpulkan Langkah Nyata Mengatasi Banjir Danau Tondano
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Letjen TNI Suharyanto juga diikuti oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara, perwakilan PLN, dan instansi terkait lainnya.
Selain mencari solusi dan upaya konkret mengenai banjir Danau Tondano, pertemuan tersebut juga menjadi ajang koordinasi dan sinkronisasi kerja masing-masing instansi dan lembaga yang terlibat, sehingga proses penanggulangan bencana dapat berjalan lebih maksimal, terintegrasi, dan manusiawi.
Denny Mangala, Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyatakan, sinergi dan kerja sama yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait adalah kunci penting untuk menangani bencana banjir Danau Tondano.
“Ini bukan pekerjaan satu instansi saja. Tapi merupakan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang erat, proses penanggulangan bencana dapat berjalan lebih maksimal dan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir Danau Tondano,” ujar Denny Mangala.
Selain pertemuan dan koordinasi, Denny Mangala juga meminta masyarakat untuk turut menjaga dan melestarikan Danau Tondano. Mengelola dan menjaga danau bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat yang hidup di sekitarnya. Dengan menjaga kelestarian danau, risiko banjir dapat lebih dapat ditekan.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara juga melaporkan saat rakor mengenai proses perbaikan infrastruktur dan normalisasi Danau Tondano yang tengah berjalan. Langkah tersebut meliputi pembersihan sedimentasi dan pembuatan tanggul di beberapa titik rawan luapan air.
Sementara perwakilan PLN juga menyampaikan keseriusan mereka menjaga keamanan jaringan dan menyediakan pasokan listrik yang cukup di tengah proses evakuasi dan perbaikan infrastruktur.