Bitung, Sulawesi Utara — Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara. Dengan mengendarai sepeda motor, Menteri Wahyu Trenggono meninjau langsung kondisi dermaga yang menjadi pusat bongkar muat hasil tangkapan nelayan di Kota Bitung. Kunjungan tersebut menjadi penegasan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan nasional yang dinilai sudah tidak memadai.
Didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, dan Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, Menteri Wahyu mengelilingi kawasan pelabuhan yang sudah puluhan tahun menjadi nadi utama ekonomi kelautan di wilayah timur Indonesia. Dalam peninjauan tersebut, ia menyampaikan langsung rencana KKP untuk memperluas dan membenahi fasilitas Pelabuhan Perikanan Bitung sebagai bagian dari upaya strategis memulihkan kejayaan industri perikanan nasional, khususnya di Sulawesi Utara.
“Kita ingin kembalikan kejayaan perikanan Bitung. Kota ini adalah simpul penting industri perikanan di Indonesia timur. Pelabuhan ini harus dikembangkan agar bisa mendukung aktivitas ekonomi kelautan secara optimal,” ujar Sakti Wahyu Trenggono di sela-sela kunjungan.
Dorongan Pemerintah Pusat untuk Reaktivasi Ekonomi Maritim
Pelabuhan Perikanan Bitung memiliki sejarah panjang sebagai pintu ekspor komoditas laut ke berbagai negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur yang sudah tua dan sempit mulai menghambat efisiensi logistik hasil perikanan. Menteri Trenggono menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, terlebih Bitung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak 2014, yang salah satu fokus utamanya adalah sektor perikanan.
Ia menilai bahwa jika pelabuhan tidak segera diperluas dan dilengkapi dengan fasilitas modern, maka potensi pertumbuhan sektor perikanan akan terhambat. Terlebih, banyak kapal dari wilayah timur Indonesia yang menjadikan Bitung sebagai pelabuhan persinggahan maupun bongkar muat utama.
“Pelabuhan ini butuh revitalisasi menyeluruh. Kita butuh cold storage yang memadai, tempat pelelangan ikan modern, hingga laboratorium mutu. Tanpa itu semua, produk kita kalah saing,” tambah Menteri Trenggono.
Peninjauan Kapal Asing Ilegal: Penegasan Tegas KKP
Selain meninjau fasilitas pelabuhan, Menteri Trenggono juga mendatangi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung. Di sana, ia melihat langsung kapal asing yang beberapa waktu lalu berhasil ditangkap oleh patroli KKP karena melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Kapal asing berbendera negara tetangga itu telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum. KKP menyampaikan bahwa pengawasan wilayah laut akan terus diperkuat melalui patroli rutin dan penggunaan teknologi satelit untuk memantau pergerakan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin.
“Ini bukti bahwa kita tidak main-main. Kapal asing yang melanggar aturan kita tindak tegas. Kita akan jaga sumber daya laut kita dari pencurian,” tegas Menteri Wahyu.
Kepala PSDKP Bitung, Ridwan Tambunan, mengungkapkan bahwa penindakan terhadap kapal asing ilegal merupakan bagian dari program prioritas KKP dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kapal yang ditahan tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan perizinan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami terus lakukan pengawasan 24 jam. Selain patroli laut, kami juga pakai sistem pemantauan berbasis satelit. Setiap pelanggaran akan kami tindak,” ujar Ridwan.
Dukungan Pemerintah Daerah: Bitung Butuh Dukungan Nyata
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menyambut baik kunjungan Menteri KKP dan mengapresiasi rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan pelabuhan perikanan. Ia menyampaikan bahwa pelabuhan ini adalah jantung ekonomi masyarakat Bitung, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor kelautan.
Menurut Hengky, keterbatasan fasilitas pelabuhan selama ini mengakibatkan banyak hasil tangkapan tidak bisa langsung diproses di Bitung, melainkan harus dikirim ke daerah lain, sehingga menurunkan nilai tambah ekonomi lokal.
“Kunjungan Pak Menteri menjadi harapan baru bagi kami. Kami siap dukung segala bentuk pembangunan infrastruktur kelautan. Masyarakat Bitung butuh perhatian nyata,” ujar Hengky.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, menegaskan bahwa Pemprov Sulut juga akan menyinergikan program pembangunan daerah dengan rencana strategis KKP. Ia menilai bahwa keberadaan pelabuhan modern dan fasilitas pengolahan hasil laut akan mempercepat transformasi ekonomi daerah.
“Kita ingin Sulawesi Utara jadi pusat perikanan nasional. Kami siap kerja sama erat dengan KKP dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan itu,” ucap Mailangkay.
Data dan Potensi: Bitung di Tengah Peta Perikanan Nasional
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bitung merupakan salah satu sentra perikanan terbesar di Indonesia. Wilayah perairan di sekitarnya masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yang dikenal kaya akan sumber daya ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Produksi perikanan tangkap di Bitung mencapai lebih dari 150 ribu ton per tahun.
Selain produksi perikanan, Bitung juga memiliki sejumlah industri pengolahan hasil laut yang berorientasi ekspor. Namun demikian, sebagian besar fasilitas pengolahan tersebut saat ini belum mampu menyerap seluruh hasil tangkapan karena keterbatasan kapasitas.
“Kalau pelabuhan kita perkuat, maka seluruh ekosistem perikanan ikut tumbuh. Mulai dari nelayan, pengepul, pengolah, hingga eksportir akan merasakan manfaatnya,” kata Irwan Sondakh, Ketua Asosiasi Nelayan Bitung.
Ia juga menambahkan bahwa nelayan lokal selama ini menghadapi banyak kendala, mulai dari kesulitan mendapatkan es batu hingga antrean panjang untuk membongkar ikan di dermaga. Ia berharap pembangunan pelabuhan baru dapat mengatasi berbagai persoalan itu.
Visi Besar: Bitung sebagai Pusat Logistik Perikanan Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program prioritasnya menargetkan pembentukan pusat logistik perikanan nasional di wilayah timur Indonesia. Bitung dinilai sebagai lokasi yang strategis karena letaknya yang dekat dengan perairan laut lepas dan jalur pelayaran internasional.
Dalam jangka menengah, KKP akan membangun cold storage berkapasitas besar, pelabuhan perikanan terpadu, serta memperluas kawasan industri berbasis hasil laut. Proyek ini akan didukung oleh skema kerja sama antara pemerintah pusat, pemda, dan pelaku usaha swasta.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Harus ada sinergi pembiayaan. Swasta kita ajak masuk, dengan regulasi yang kita permudah,” ujar Menteri Trenggono.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui pendekatan ekonomi biru (blue economy). KKP akan mengedepankan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan dalam setiap pembangunan.
“Kita ingin industri tumbuh, tapi lingkungan tetap terjaga. Laut adalah masa depan bangsa,” ucapnya.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Meski rencana perluasan pelabuhan disambut antusias, sejumlah tantangan tetap mengemuka. Salah satunya adalah soal koordinasi lintas lembaga dan pembebasan lahan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi percepatan proses administratif agar proyek tidak terhambat.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM di sektor perikanan juga menjadi sorotan. Banyak tenaga kerja di pelabuhan yang masih bekerja secara tradisional dan belum memiliki pelatihan khusus. KKP berencana menghadirkan program pelatihan vokasi untuk nelayan dan buruh pelabuhan agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
“Kalau infrastrukturnya sudah maju, SDM-nya juga harus kita siapkan. Ini butuh kolaborasi semua pihak,” ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini yang turut mendampingi kunjungan.
Momentum Kebangkitan Industri Perikanan Bitung
Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, kunjungan tersebut menandai awal dari sebuah transformasi besar yang akan membawa dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi kelautan di Sulawesi Utara dan Indonesia timur.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat, dukungan aktif dari pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Pelabuhan Bitung memiliki peluang besar untuk kembali menjadi primadona industri perikanan nasional.
Jika seluruh rencana berjalan sesuai harapan, bukan mustahil Bitung akan menjelma menjadi pelabuhan perikanan kelas dunia yang modern, efisien, dan berkelanjutan.