Manado – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, memimpin rapat koordinasi penting pada Senin sore (21/04/2025) di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado. Agenda utama rapat ini adalah membahas peningkatan pengawasan terhadap arus barang dan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Sulawesi Utara. Rapat ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, mulai dari instansi vertikal seperti imigrasi, bea cukai, kepolisian, hingga perwakilan pemerintah kabupaten/kota perbatasan. Gubernur menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan dan perdagangan lintas negara.
Latar Belakang dan Urgensi Rapat
Meningkatnya aktivitas pariwisata dan perdagangan di Sulawesi Utara dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan perbatasan dan pelabuhan internasional. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Filipina, Sulawesi Utara memiliki posisi strategis namun juga rentan terhadap aktivitas ilegal lintas batas.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menyampaikan bahwa keterbukaan sektor pariwisata telah memberikan banyak keuntungan ekonomi, namun sekaligus menuntut kesiapan daerah dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul. “Kami menyambut baik lonjakan kunjungan wisatawan asing. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa semua aktivitas yang masuk ke wilayah kita berada dalam koridor hukum dan tidak membahayakan stabilitas daerah,” tegas Yulius.
Menurut data dari Dinas Pariwisata Daerah, jumlah wisatawan asing yang datang melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi mengalami peningkatan hingga 45 persen dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tak hanya wisatawan, volume barang kiriman dan kargo lintas batas pun menunjukkan tren kenaikan, terutama dari kawasan Asia Tenggara.
Stakeholder yang Terlibat dan Peran Masing-masing
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado, Kepala Kantor Bea Cukai Bitung, Komandan Pangkalan TNI AL, serta perwakilan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selain itu, hadir pula Kapolda Sulawesi Utara, Kepala Badan Intelijen Daerah, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi.
Masing-masing instansi diberi kesempatan untuk memaparkan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Kepala Imigrasi Manado, dalam paparannya, mengungkapkan bahwa masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran visa oleh warga negara asing, khususnya yang masuk dengan visa wisata tetapi melakukan aktivitas kerja ilegal.
“Pengawasan memang terus kami lakukan, tetapi kami akui bahwa keterbatasan personel di pintu-pintu masuk menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik inisiatif rapat ini yang menekankan kerja kolaboratif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bea Cukai Bitung mengingatkan bahwa arus barang dari luar negeri, khususnya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, memerlukan sistem monitoring digital yang lebih canggih. “Sulut sudah memiliki teknologi pelacakan barang, tetapi belum terintegrasi sepenuhnya antarlembaga. Ini yang harus segera kita benahi,” katanya.
Arahan dan Penekanan Gubernur
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa sinergi adalah kata kunci. Ia meminta agar pemerintah daerah proaktif membangun komunikasi intensif dengan instansi vertikal. Pemerintah provinsi akan memfasilitasi pembentukan pusat koordinasi terpadu yang akan menjadi titik temu informasi dari seluruh elemen pengawas perbatasan.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dengan meningkatnya arus barang dan orang asing, kita butuh sistem pengawasan yang menyeluruh, terpadu, dan responsif,” ujar Gubernur.
Ia juga menekankan agar seluruh aparat yang bertugas di lapangan tetap menjunjung tinggi prinsip keramahan. “Pengawasan harus tetap tegas, namun dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Kita tetap ingin dikenal sebagai daerah yang ramah dan terbuka bagi tamu asing, selama mereka patuh pada aturan,” tambahnya.
Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Gubernur Yulius menyampaikan rencana pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Terpadu Wilayah Perbatasan (TKPT-WP), yang akan mulai bekerja pada kuartal ketiga tahun ini. Tim ini akan terdiri dari perwakilan Pemprov, TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, dan instansi lain yang relevan.
Tak hanya itu, Pemprov Sulut juga akan mengusulkan penguatan anggaran untuk pengawasan wilayah laut dan udara dalam APBD Perubahan 2025. Langkah ini dianggap penting mengingat sebagian besar perlintasan ilegal terjadi di titik-titik perairan yang minim pengawasan.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa kepala daerah di wilayah perbatasan seperti Sitaro, Talaud, dan Bitung menyampaikan harapan agar sistem pemantauan digital bisa diterapkan secara merata, tidak hanya di kota besar.
Tanggapan dari Instansi Terkait
Kapolda Sulut Irjen Pol Herman Taulu menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pola patroli rutin di wilayah laut perbatasan yang rawan dijadikan jalur masuk gelap. “Kami siap bekerja sama dalam penguatan sistem pengawasan. Tetapi kami juga mendorong pendekatan berbasis intelijen agar pengawasan menjadi lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Komandan Lantamal VIII Manado menyatakan pentingnya penguatan infrastruktur pelabuhan pengawas dan pengadaan kapal patroli cepat. “Kami butuh armada tambahan untuk menjangkau wilayah pulau-pulau terluar,” katanya.
Analisis Ancaman dan Peluang
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Sam Ratulangi, Dr. Imelda Makarawung, yang turut diundang dalam forum tersebut, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik kawasan menuntut Sulut untuk memiliki sistem pertahanan sipil yang kuat. “Keterbukaan ekonomi harus diimbangi dengan kecerdasan geopolitik dan deteksi dini terhadap potensi gangguan dari luar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan wisatawan dan investasi asing adalah peluang besar, tetapi tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat, justru bisa menjadi pintu masuk bagi kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkotika, dan penyelundupan barang ilegal.
Sebagai bagian dari komitmennya, Gubernur Yulius memastikan bahwa pengawasan akan terus dievaluasi secara berkala. Pemprov Sulut akan merancang sistem laporan pengawasan berbasis data real-time yang dapat diakses lintas sektor.
Selain itu, rencana pelatihan bersama antarinstansi juga tengah disusun. Pelatihan ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pengawas perbatasan, termasuk pelatihan identifikasi dokumen palsu, pemanfaatan teknologi pemindai, serta pendekatan diplomasi lokal.
Menutup rapat, Gubernur menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi lintas sektor, Sulawesi Utara dapat menjadi wilayah perbatasan yang aman, tertib, dan tetap terbuka bagi kerja sama internasional yang sehat. “Mari kita jadikan perbatasan bukan sebagai tembok pemisah, tetapi sebagai gerbang kemajuan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian upaya strategis untuk memperkuat pertahanan wilayah dan menjaga citra positif Sulawesi Utara sebagai daerah tujuan wisata dan investasi yang aman, nyaman, dan tertib.