radiodigitalmanado.co.id – Ratusan warga dan nelayan yang tinggal di sekitar Pantai Karangria, Kota Manado, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara, Senin (6/10). Aksi ini diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), sebuah kelompok yang mewakili masyarakat pesisir Karangria dan nelayan setempat. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap rencana reklamasi pantai di Teluk Manado seluas 90 hektar yang dianggap merugikan lingkungan dan kehidupan warga pesisir.
Dalam aksi damai tersebut, massa membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar pemerintah membatalkan proyek reklamasi tersebut. Mereka berpendapat bahwa reklamasi akan menghancurkan ekosistem laut dan mengganggu mata pencaharian nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan laut di sekitar Teluk Manado. Selain itu, proyek ini dinilai akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional.
Salah satu perwakilan dari warga yang ikut berdemo, menyampaikan bahwa proyek reklamasi ini tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mengancam hak-hak hidup masyarakat pesisir. “Kami meminta pemerintah, khususnya Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, untuk menghentikan rencana reklamasi ini. Tolong hargai hak kami sebagai nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada laut,” ujar perwakilan tersebut.
Mereka juga menekankan bahwa proyek reklamasi ini akan memperburuk masalah abrasi yang sudah mulai menggerogoti pantai Karangria. Sebagai bentuk solidaritas, massa aksi meminta pemerintah untuk mencari solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan nelayan dan masyarakat setempat.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Utara, Steven Liow, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi lokasi dan rencana reklamasi ini. “Kami memahami kekhawatiran warga dan nelayan, oleh karena itu, tim dari Pemprov akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan kajian lebih lanjut mengenai dampak reklamasi ini,” kata Steven Liow saat menerima perwakilan demonstran.
Liow juga menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan harus melalui kajian lingkungan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat lokal.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari Polda Sulawesi Utara. Puluhan personil dikerahkan untuk memastikan jalannya demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Hingga berita ini diturunkan, aksi berjalan lancar tanpa insiden.
Protes ini menjadi sorotan utama di Kota Manado, karena reklamasi pantai dianggap sebagai isu sensitif yang menyangkut keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Warga berharap pemerintah mendengar aspirasi mereka sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait proyek reklamasi tersebut.