Manado – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk membangun 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2026. Rencana ini merupakan lanjutan dari program pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama yang telah dimulai dan ditargetkan beroperasi pada 2025.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan hal ini saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (12/9). Ia menegaskan bahwa pembangunan tahap kedua ini akan memperluas cakupan sekolah yang telah lebih dulu dibangun, sebagai upaya memperkuat pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri.
“Pendanaannya berasal dari APBN. Kami ingin memastikan pembangunan pendidikan yang inklusif dan merata, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih kekurangan fasilitas pendidikan layak,” kata Dody.
Sekolah Rakyat yang dirancang pemerintah mengusung konsep pendidikan terintegrasi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar modern, serta fokus pada penguatan karakter dan keterampilan siswa. Pada 2026, sekolah-sekolah ini akan dibangun di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Utara. Di provinsi Sulawesi Utara, pembangunan Sekolah Rakyat baru akan difokuskan di wilayah Bolaang Mongondow.
Saat ini, Sulawesi Utara telah memiliki dua Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Kehadiran sekolah rakyat mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai mampu memberikan alternatif pendidikan berkualitas dengan pendekatan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan lokal.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang bersinergi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.