Manado, Sulawesi Utara — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam merancang masa depan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Tahun 2025–2029 yang digelar di The Sentra Hotel Manado, Kabupaten Minahasa Utara.
Musrenbang ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Victor Mailangkay, yang mewakili Gubernur Yulius Selvanus, serta dihadiri oleh 15 kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, para pimpinan instansi vertikal, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan.
Kegiatan ini menandai langkah awal yang krusial dalam penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan. Wakil Gubernur dalam pemaparannya menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 mengusung visi: “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Visi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan formulasi arah pembangunan yang mengintegrasikan tantangan global dan nasional dengan kebutuhan riil masyarakat daerah.
Komitmen Pemerintah: Integritas, Inklusi, dan Inovasi
Victor Mailangkay dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemerintah provinsi menempatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penyalahgunaan narkoba sebagai prioritas. Pemerintah ingin membangun sistem sosial dan tata kelola daerah yang bersih, sehat, dan produktif.
“Pembangunan yang kita rancang tidak bisa lepas dari integritas. Kita ingin pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang profesional,” tegas Victor Mailangkay.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dengan penduduk usia produktif yang dominan, peningkatan keterampilan dan daya saing menjadi modal penting untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah.
Sinkronisasi Program Provinsi dan Kabupaten/Kota
Salah satu nilai penting dalam Musrenbang RPJMD ini adalah terjadinya sinkronisasi antara program prioritas provinsi dengan kebutuhan dan potensi di tingkat kabupaten/kota.
Elvira Katuuk, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan dasar dari perencanaan yang efektif dan responsif.
“Sinkronisasi ini menjadi jembatan utama untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Kami memastikan bahwa visi besar provinsi dapat teraktualisasi dalam program nyata di daerah,” ujar Katuuk dalam sesi wawancara.
Ia menambahkan bahwa forum Musrenbang ini juga menjadi sarana untuk menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan secara terbuka dan inklusif.
Lima Pilar Pembangunan Sulut 2025–2029
Dalam RPJMD 2025–2029, terdapat lima pilar pembangunan yang menjadi acuan kebijakan utama:
- Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Daerah
Pemerintah menargetkan penguatan struktur ekonomi daerah dengan mendorong hilirisasi produk unggulan, peningkatan ekspor, dan penguatan UMKM. Ketahanan pangan, energi, dan air menjadi prioritas lintas sektor. - Pembangunan SDM dan Tata Kehidupan Sosial yang Berkualitas
Program revitalisasi pendidikan vokasi, peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas, serta perlindungan sosial berbasis data akurat akan digenjot secara simultan. - Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
Pemerintah akan terus melestarikan budaya lokal melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh adat, dan komunitas budaya. - Percepatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi digital akan mempercepat proses pelayanan publik. - Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digitalisasi desa akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Dukungan Pemerintah Pusat
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut hadir secara virtual dalam acara ini. Ia memberikan apresiasi terhadap proses Musrenbang RPJMD yang telah dilakukan secara sistematis dan terbuka.
Menurut Fatoni, Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kawasan timur Indonesia. Pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kebijakan fiskal dan teknis agar target pembangunan dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran.
“Sulawesi Utara adalah garda depan dalam kerja sama internasional kawasan Pasifik. Pembangunan di provinsi ini harus dikelola secara efisien dan inklusif,” kata Fatoni.
Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menegaskan perlunya akselerasi pembangunan hijau dan digital sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029.
Partisipasi Kepala Daerah: Antara Antusiasme dan Tantangan
Kehadiran para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara menambah bobot penting dalam forum Musrenbang ini. Beberapa kepala daerah menyampaikan harapan agar RPJMD 2025–2029 dapat lebih memberi ruang pada pengembangan potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.
Wali Kota Tomohon menyampaikan bahwa program peningkatan konektivitas antarwilayah sangat dibutuhkan untuk mempercepat distribusi logistik dan jasa.
Bupati Bolaang Mongondow Timur mengusulkan agar pengembangan pendidikan berbasis karakter dan teknologi menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan.
“Daerah kami butuh lebih banyak SMK berbasis industri. Kami harap provinsi bisa mendukung pengembangan ini,” ucapnya dalam sesi pleno.
Isu Strategis: Kesenjangan Wilayah dan Dampak Iklim
Dalam sesi diskusi panel, terungkap sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah kesenjangan antarwilayah yang masih cukup tinggi, terutama antara kawasan pesisir dan pegunungan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya indikator makro.
Selain itu, perubahan iklim juga menjadi tantangan serius. Bappeda menegaskan bahwa semua proyek pembangunan akan disertai dengan kajian lingkungan dan mitigasi risiko bencana.
Implementasi dan Evaluasi: Fokus pada Dampak Nyata
Setelah Musrenbang RPJMD, pemerintah akan membentuk tim penyusun dokumen perencanaan dan menyusun indikator kinerja utama (IKU) secara terukur. Evaluasi berkala akan dilakukan melalui sistem informasi pembangunan daerah yang telah diintegrasikan dengan pusat.
“Evaluasi bukan hanya soal angka serapan anggaran, tapi juga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Elvira Katuuk.
Pemerintah daerah juga akan memperkuat peran pengawasan dari masyarakat, DPRD, dan lembaga independen.
Dukungan Lintas Sektor dan Mitra Pembangunan
Forum Musrenbang ini juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Unsrat dan IAIN Manado menyatakan kesiapan mendukung pemerintah daerah melalui riset terapan dan program pengabdian masyarakat.
Sementara itu, mitra pembangunan internasional seperti UNDP dan GIZ menyampaikan ketertarikan untuk memperluas kolaborasi dalam bidang pengelolaan lingkungan dan penguatan kapasitas pemerintahan desa.
Refleksi dan Harapan
Musrenbang RPJMD 2025–2029 bukan hanya agenda tahunan, tetapi ruang strategis yang menentukan arah pembangunan Sulawesi Utara dalam lima tahun ke depan.
Victor Mailangkay menutup forum tersebut dengan ajakan untuk menjaga semangat kolaborasi dan gotong royong. Ia menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat.
“Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera hanya bisa kita wujudkan jika kita semua bersatu, bekerja bersama, dan saling mendukung,” tutup Mailangkay.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 menjadi fondasi penting bagi transformasi Sulawesi Utara sebagai provinsi unggulan di kawasan timur Indonesia. Dengan visi yang jelas, komitmen yang kuat, dan partisipasi yang luas, cita-cita pembangunan berkelanjutan bukan hanya mimpi, melainkan arah nyata yang sedang dibangun bersama.