Minahasa Utara – Tingginya harga bahan pokok dalam beberapa minggu terakhir menggugah kepedulian pemerintah daerah. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggulirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bertujuan meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpendapatan rendah.
Kegiatan GPM kali ini dipusatkan di halaman Kantor Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, pada Kamis siang. Ratusan warga tampak memadati lokasi sejak pagi. Mereka datang dengan harapan bisa mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga jauh di bawah pasaran.
Masyarakat tampak membawa tas dan karung kosong, bersiap membeli sembako dengan harga bersahabat. Antrean warga mengular hingga ke jalan desa. Meskipun cuaca cukup panas, tak menyurutkan semangat warga untuk menanti giliran dilayani.
Antusiasme Tinggi Warga Kolongan
Margo Tikoalu, warga Desa Kolongan, menyambut positif kehadiran Gerakan Pangan Murah. Ia mengatakan kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
“Harga di pasar naik semua. Beras, minyak goreng, sampai bawang merah mahal. Untung ada kegiatan ini, bisa dapat lebih murah,” ujar Margo.
Ia berharap kegiatan serupa bisa digelar secara rutin, tidak hanya menjelang hari besar keagamaan atau saat inflasi melonjak.
“Kami masyarakat kecil sangat terbantu. Kalau bisa, tiap bulan ada. Minimal di desa-desa yang jauh dari pasar,” tambahnya.
Sembako Dijual di Bawah Harga Pasar
Dinas Ketahanan Pangan menyediakan berbagai komoditas pokok dalam GPM ini. Tercatat ada beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih yang dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Beras medium misalnya, dijual seharga Rp10.000 per kilogram. Di pasaran, harga beras medium telah menyentuh Rp13.000–Rp14.000 per kilogram. Demikian pula telur ayam, yang biasa dijual Rp32.000 per rak di pasar, dalam GPM hanya dibanderol Rp27.000 per rak.
Harga cabai merah pun mengalami penurunan signifikan dalam kegiatan ini, dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram menjadi Rp45.000. Minyak goreng kemasan dijual Rp13.000 per liter, lebih murah dibanding harga pasar yang mencapai Rp16.000.
Harga Terjangkau, Stok Cukup, Masyarakat Puas
Kegiatan ini berlangsung tertib dan aman. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dibantu aparat desa dan Babinsa menjaga kelancaran distribusi barang serta pengawasan harga. Setiap pembelian dibatasi agar semua warga bisa kebagian.
Sebagian besar warga tampak membawa pulang sembako dengan wajah puas. Mereka mengapresiasi pemerintah daerah yang menghadirkan solusi nyata atas kondisi ekonomi yang semakin sulit.
“Saya beli beras dua kilo, minyak satu liter, dan telur satu rak. Total hanya seratus ribu lebih sedikit. Kalau di pasar bisa habis seratus lima puluh,” kata Siti, warga lain yang turut mengantri sejak pukul delapan pagi.
Dinas Pangan: Gerakan Ini Untuk Tekan Inflasi dan Ringankan Beban Warga
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Utara, Bertha Katuuk, menjelaskan bahwa program GPM merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat.
“Dalam beberapa minggu terakhir, kami mencatat adanya lonjakan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditas, khususnya beras. Oleh karena itu, GPM digelar untuk menstabilkan harga dan memberi akses pangan murah kepada masyarakat,” jelas Bertha.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap situasi ekonomi masyarakat yang tertekan akibat kenaikan harga. Kolaborasi dengan berbagai pelaku usaha pangan, distributor, serta Badan Pangan Nasional menjadi kunci terselenggaranya kegiatan ini.
“Kami juga menggandeng Perum Bulog untuk menjamin ketersediaan stok beras dan minyak. Selain itu, beberapa distributor lokal turut ambil bagian dengan memberikan harga khusus,” imbuhnya.
Bertha menambahkan, selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, program ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi di daerah. Harga pangan yang terkendali akan berdampak pada stabilitas ekonomi lokal secara keseluruhan.
GPM Menyasar Wilayah dengan Tingkat Kerentanan Tinggi
Pelaksanaan GPM tidak dilakukan secara acak. Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan, lokasi pelaksanaan diprioritaskan di desa dan kecamatan dengan angka kerentanan pangan dan ekonomi tinggi.
Desa Kolongan dipilih karena beberapa indikator menunjukkan masyarakatnya terdampak langsung kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah desa pun mendukung penuh kegiatan ini.
Kepala Desa Kolongan, Simon Mamoto, menyatakan rasa terima kasih atas dipilihnya desanya sebagai lokasi GPM.
“Kami sangat mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan yang turun langsung ke desa. Ini kegiatan yang betul-betul dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” kata Simon.
Ia juga mengimbau warga untuk memanfaatkan program ini dengan bijak, tidak melakukan penimbunan, serta tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Efek Domino Kenaikan Harga Pangan
Kenaikan harga bahan pokok tak hanya memengaruhi konsumsi rumah tangga, tapi juga berpengaruh pada aktivitas usaha mikro. Banyak pelaku usaha kecil yang terpaksa mengurangi produksi atau menaikkan harga jual produknya demi menutup biaya bahan baku yang melonjak.
Salah satu pelaku UMKM, Ibu Rini yang memproduksi kue kering rumahan, mengeluhkan lonjakan harga telur, gula, dan minyak goreng.
“Sekarang modal naik hampir dua puluh persen. Kalau harga dinaikkan, pelanggan komplain. Tapi kalau tidak dinaikkan, kami rugi,” keluhnya.
Program seperti GPM ini dianggap bisa membantu pelaku usaha kecil bertahan. Meski bersifat sementara, menurut Rini, ketersediaan bahan pokok dengan harga miring dapat menjadi penopang di masa sulit.
Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Sukses
Kesuksesan pelaksanaan GPM di Kolongan tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Pemerintah daerah, aparat desa, pelaku usaha, serta masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Koordinasi yang baik membuat distribusi logistik berjalan lancar. Petugas memastikan stok tersedia sesuai permintaan dan sistem pembelian tidak memicu penimbunan.
Gerakan Pangan Murah juga mengedukasi masyarakat agar cermat dalam berbelanja dan mengenal mekanisme harga pasar. Dalam beberapa titik, Dinas Ketahanan Pangan juga memberikan brosur edukatif mengenai pola konsumsi sehat dan seimbang.
Komitmen Lanjutkan Program Serupa
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkomitmen untuk terus menjalankan program Gerakan Pangan Murah. Targetnya, kegiatan ini tidak hanya digelar saat harga naik drastis, tapi menjadi program reguler yang menyasar desa-desa pelosok.
“Kami evaluasi tiap kegiatan. Jika hasilnya positif dan memberikan dampak langsung, maka akan kami masukkan ke dalam program berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Ia menambahkan, GPM selanjutnya akan digelar di beberapa desa di Kecamatan Dimembe dan Likupang Barat dalam waktu dekat. Pemerintah juga akan memperluas jenis bahan pangan yang dijual agar lebih variatif dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
Harapan Warga dan Tantangan ke Depan
Warga berharap program seperti GPM tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menghadapi gejolak harga pangan.
Namun tantangan ke depan juga tidak ringan. Kestabilan harga sangat tergantung pada rantai pasok, cuaca, biaya distribusi, dan kebijakan nasional. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Gerakan Pangan Murah di Desa Kolongan menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah yang tepat sasaran mampu memberi dampak nyata di tengah tekanan ekonomi. Masyarakat merasa diperhatikan, kebutuhan dasar mereka dipenuhi, dan semangat kebersamaan tumbuh di tengah keterbatasan.
Melalui kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah, harapan masyarakat akan hadirnya negara dalam situasi sulit semakin nyata. Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, langkah konkret pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Utara layak diapresiasi dan didukung bersama.
Gerakan ini bukan sekadar pasar murah, melainkan simbol kepedulian dan ketegasan dalam memastikan pangan tetap terjangkau bagi seluruh rakyat.