Minahasa Utara – Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang diselenggarakan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, telah berlangsung sukses dan lancar. Acara yang dihadiri oleh 231 bupati dari 416 kabupaten se-Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar pemerintah kabupaten dan pusat, serta menetapkan arah strategis pembangunan daerah ke depan.
Kepemimpinan Baru: Bursah Zarnubi dan Joune Ganda
Dalam Munas VI ini, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025–2030. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Keduanya diharapkan mampu membawa organisasi ini lebih solid dan responsif terhadap dinamika otonomi daerah.
“Hak-hak pemerintah daerah banyak direnggut pusat. Untuk dana operasional saja sulit. Otonomi daerah jangan hanya jadi slogan,” ujar Bursah Zarnubi dalam pidato perdananya, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah, terutama dalam kewenangan anggaran yang semakin terbatas.
Sorotan Isu Strategis: Otonomi Daerah dan Pendidikan
Dalam kepemimpinannya, Bursah Zarnubi menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak pemerintah daerah yang selama ini dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ia juga menyoroti minimnya dukungan anggaran bagi kepala daerah, dengan menyebut bahwa gajinya sebagai bupati hanya Rp 5,7 juta. Menurut dia, kondisi ini berisiko melemahkan efektivitas pemerintahan sekaligus membuka celah bagi praktik korupsi.
Tak hanya soal anggaran, pendidikan dasar gratis menjadi salah satu program yang diperjuangkan APKASI di bawah kepemimpinan Bursah. Ia berkomitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa berjalan lebih efektif di tingkat kabupaten. “Program MBG mestinya sudah berjalan lebih cepat, tapi koordinasi dengan pemerintah kabupaten masih minim. Kami siap menghibahkan lahan untuk fasilitas penunjang,” ujarnya.
Dukungan dan Harapan dari Pemerintah Daerah
Terpilihnya Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum APKASI mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, mengucapkan selamat dan berharap di bawah kepemimpinan Bursah, peran kabupaten ke depan semakin memperkuat kerja sama dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Hal senada disampaikan oleh Bupati Rejang Lebong, H. Muhammad Fikri Thobari, yang menyatakan bahwa figur Ketua APKASI idealnya adalah pribadi yang mampu merangkul, menyatukan, dan menggerakkan potensi dari seluruh kabupaten di Indonesia. “APKASI membutuhkan pemimpin yang memiliki visi kuat, jejaring luas, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika daerah. Dengan latar belakang sebagai mantan aktivis dan tokoh penting dalam sejarah otonomi daerah, kami menilai Bapak Bursah Zarnubi adalah pilihan yang sangat tepat,” tambahnya.
Penutupan Munas dan Peringatan 25 Tahun APKASI
Penutupan Munas VI APKASI dirangkaikan dengan peringatan ke-25 berdirinya organisasi ini. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta aksi sosial penyerahan donasi bagi anak yatim piatu dari salah satu panti asuhan di Kabupaten Minahasa Utara. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, berharap kepemimpinan baru di APKASI bisa memperkuat koordinasi antara daerah dan pusat. “APKASI adalah penyambung suara daerah kepada pemerintah pusat. Semoga kepemimpinan baru bisa memperkuat soliditas antar kepala daerah,” ujarnya sebelum menutup acara secara resmi.
Langkah Selanjutnya: Penyusunan Dewan Pengurus
Setelah terpilihnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Bursah Zarnubi dan Joune Ganda bersama tim formatur akan menyusun Dewan Pengurus APKASI dalam waktu maksimal 30 hari ke depan. Langkah ini diharapkan dapat menyiapkan arah baru bagi organisasi dalam lima tahun ke depan.
Dengan kepemimpinan baru yang solid dan dukungan dari berbagai pihak, APKASI diharapkan mampu menjadi motor penggerak aspirasi pemerintah kabupaten dalam berbagai forum nasional, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.