Manado – Senin pagi yang hangat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara menjadi saksi komitmen kuat pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Sulawesi Utara, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menyampaikan kabar menggembirakan: penambahan insentif bagi tenaga pendidik di daerah 3T telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
Komitmen Nyata untuk Pendidikan di Pelosok
Pernyataan tegas dari Gubernur Komaling itu disampaikan di hadapan ratusan kepala sekolah tingkat SMA/SMK yang hadir dalam forum strategis tersebut. Dalam pertemuan itu, Komaling menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus bagi para guru yang bertugas di wilayah-wilayah dengan akses yang sulit, fasilitas terbatas, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan.
“Kita tidak bisa bicara tentang pendidikan yang merata jika guru-guru di daerah 3T terus merasa tertinggal secara kesejahteraan. Pemerintah Provinsi akan menambahkan insentif khusus bagi mereka yang berjuang di garis depan pendidikan di wilayah 3T. Ini akan mulai dianggarkan dalam APBD tahun 2025,” ujar Gubernur Komaling.
Langkah ini diambil sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para guru yang mengabdikan diri di wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang kerap jauh dari kata ideal. Komaling menegaskan bahwa kesenjangan insentif antara tenaga pendidik di wilayah pusat dan wilayah pinggiran harus segera dipangkas agar kualitas pendidikan bisa meningkat secara menyeluruh.
Rencana Strategis: Anggaran, Mekanisme, dan Pelaksanaan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mulai menyusun rencana teknis penganggaran insentif tambahan ini. Melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), alokasi anggaran untuk insentif guru 3T ditargetkan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Dr. Jefry Kaligis, kebijakan ini akan difokuskan pada guru SMA/SMK negeri dan swasta yang telah mengabdi minimal dua tahun di daerah 3T, baik secara status ASN maupun non-ASN. Mekanisme verifikasi akan dilakukan secara ketat dengan melibatkan pengawasan langsung dari pengawas sekolah serta tim penilai independen dari akademisi.
“Insentif ini bukan sekadar janji, tapi rencana yang konkret. Kami akan tetapkan mekanisme yang transparan dan adil. Tujuannya agar tidak hanya menjadi bonus semata, melainkan dorongan nyata bagi guru untuk terus berkarya,” kata Kaligis.
Daerah Prioritas: Dari Talaud hingga Bolmong Selatan
Daerah-daerah seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, Sitaro, Sangihe, hingga wilayah-wilayah terpencil di Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur akan menjadi prioritas utama. Dalam catatan Dinas Pendidikan, lebih dari 1.200 guru saat ini bertugas di daerah 3T, dengan banyak di antaranya harus menempuh jalur laut berjam-jam atau berjalan kaki di pegunungan hanya untuk mencapai sekolah.
Salah satu guru di SMAN 1 Essang, Kepulauan Talaud, Yani Rorimpandey, menyambut baik rencana ini. Ia mengaku sejak 2018 mengajar di daerah tersebut dan harus menempuh perjalanan laut selama 8 jam dari Manado. Ia juga tinggal di rumah dinas yang kondisinya memprihatinkan.
“Selama ini kami bertahan karena panggilan hati. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kami juga butuh penguatan dari sisi ekonomi. Dengan tambahan insentif, saya yakin semangat guru-guru di sini akan semakin besar,” kata Yani.
Pendekatan Terintegrasi: Sinergi Antarlembaga
Gubernur Komaling menekankan bahwa penambahan insentif bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari pendekatan terintegrasi. Selain insentif, pemerintah provinsi akan memperkuat akses teknologi di sekolah-sekolah 3T dengan pengadaan perangkat digital dan jaringan internet satelit.
Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi juga akan diperluas untuk mengirim tenaga relawan pendidikan ke wilayah 3T. Program “Sarjana Mengabdi” yang selama ini berjalan terbatas, akan diintegrasikan dengan program insentif guru, sehingga guru tidak merasa sendiri dalam mendidik anak bangsa di daerah terpencil.
Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Daerah, Novita Lapian, menyebut bahwa pendekatan lintas sektor ini sangat penting agar keberlanjutan program dapat dijamin. “Kami tidak ingin ini menjadi kebijakan yang hanya bagus di awal. Maka semua OPD yang relevan kami libatkan dalam perumusan Rencana Aksi,” tegas Lapian.
Daya Tarik untuk Regenerasi Profesi Guru di Wilayah 3T
Salah satu tantangan yang selama ini dihadapi dunia pendidikan di daerah terpencil adalah kekurangan guru dan rendahnya minat guru muda untuk mengajar di wilayah tersebut. Faktor geografis, ketidakpastian fasilitas, dan insentif rendah menjadi alasan utama.
Dengan tambahan insentif yang direncanakan, Gubernur Komaling berharap akan ada peningkatan minat dari lulusan-lulusan pendidikan untuk bersedia ditempatkan di daerah 3T. Pemerintah Provinsi akan menyiapkan skema insentif progresif, di mana semakin lama masa pengabdian di daerah 3T, semakin besar kompensasi yang diberikan.
Kepala SMKN 1 Pinogaluman, Albert Mandagi, mendukung penuh rencana tersebut. Menurutnya, program ini bisa menjadi magnet regenerasi tenaga pendidik di daerah yang sebelumnya sepi peminat.
“Banyak lulusan LPTK yang sebenarnya punya semangat mengabdi, tapi akhirnya urung karena tidak ada jaminan finansial. Kalau insentif ini diterapkan, saya percaya mereka akan lebih tertarik,” ujar Mandagi.
Gubernur Janji Perhatikan Tenaga Kesehatan 3T
Selain fokus pada guru, Gubernur Komaling juga menyampaikan bahwa tenaga kesehatan di wilayah 3T akan menjadi perhatian selanjutnya. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama pembangunan daerah yang tidak boleh diabaikan.
“Kami akan dorong program serupa untuk bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya di daerah terpencil. Mereka adalah garda depan yang sering terlupakan,” kata Gubernur Komaling di akhir sesi wawancara.
Hal ini disambut baik oleh sejumlah tokoh masyarakat dan DPRD Provinsi. Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Maria Sondakh, menyatakan bahwa pihak legislatif siap memberikan dukungan anggaran demi program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T.
Evaluasi dan Transparansi sebagai Kunci Keberhasilan
Pemerintah Provinsi memastikan akan melibatkan lembaga independen untuk mengevaluasi implementasi program penambahan insentif ini. Dalam waktu dekat, BPKP Perwakilan Sulut akan dilibatkan untuk menyusun indikator keberhasilan program serta melakukan audit berkala agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Kita tidak hanya fokus pada penggelontoran dana, tetapi juga pada sistem pertanggungjawaban yang transparan. Kami belajar dari banyak program di masa lalu yang gagal karena minim pengawasan,” ujar Kepala Inspektorat Provinsi Sulut, Ferry Kawalo.
Harapan Masyarakat: Pendidikan Adil dan Merata
Di sisi lain, orang tua siswa di daerah terpencil berharap langkah ini segera terealisasi. Josephine Mandey, warga Desa Damau di Sangihe, mengatakan bahwa kualitas pendidikan anak-anak mereka sangat bergantung pada semangat guru. Selama ini banyak guru yang mengajukan mutasi karena merasa tidak diperhatikan.
“Kalau guru senang dan semangat, anak-anak juga akan rajin belajar. Kami orang tua cuma bisa berharap pemerintah betul-betul menjalankan ini, bukan cuma janji,” ungkap Josephine.
Menatap 2025: Pendidikan 3T dalam Sorotan
Dengan masuknya rencana penambahan insentif dalam pembahasan RKPD dan Musrenbang 2025, isu pendidikan di daerah 3T dipastikan akan menjadi salah satu topik utama pembangunan Sulawesi Utara. Gubernur Komaling berjanji akan terus memantau perkembangan program ini, bahkan menginstruksikan setiap kepala daerah kabupaten/kota untuk turut menyelaraskan program di tingkat daerah.
“Kita akan maju bersama. Tidak ada kabupaten yang tertinggal jika pendidikannya diperkuat. Tidak ada anak bangsa yang dilupakan hanya karena tempat tinggalnya jauh dari ibu kota provinsi,” tutup Gubernur.