Manado, — Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada Rabu, 21 Mei 2025, dengan fokus pada evaluasi dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pertemuan berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta para kepala daerah dan pimpinan BUMD/BLUD se-Sulut .
Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya peran BUMD dan BLUD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan BUMD dan BLUD harus membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan roda ekonomi di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri berdialog dengan pemerintah Sulawesi Utara untuk membahas penyelenggaraan BUMD dan BLUD di daerah ini. Rifqinizamy Karsayuda juga menegaskan akan menyusun sejumlah regulasi untuk pembinaan dan pengawasan BUMD dan BLUD dalam waktu dekat ini.
Apresiasi terhadap Langkah Strategis Pemprov Sulut
Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah strategis yang diambil oleh Gubernur Yulius Selvanus dalam memberdayakan BUMD dan BLUD guna mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah kolaborasi BUMD dengan koperasi dan Bank SulutGo dalam pengelolaan potensi pertambangan rakyat .
Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengembangkan BUMD dan BLUD yang efisien, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah ke Depan
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendukung penguatan BUMD dan BLUD di seluruh Indonesia. Evaluasi dan pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komisi II DPR RI dalam memastikan bahwa BUMD dan BLUD dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pelayanan publik yang efisien dan profesional. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat, diharapkan BUMD dan BLUD dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.