Manado, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan sikap proaktif dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sulut pada Senin pagi dan dihadiri oleh 40 anggota dewan dari seluruh fraksi yang ada.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut dibacakan secara komprehensif oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Amir Liputo. Dalam pemaparannya, Liputo menekankan bahwa pansus telah bekerja dengan turun langsung ke lapangan guna memverifikasi program-program prioritas yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemeriksaan tersebut mencakup sektor-sektor strategis seperti pariwisata, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pengelolaan keuangan daerah, serta sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Komitmen Pansus LKPJ: Turun Lapangan, Lihat Fakta
Pansus tidak hanya mengandalkan data administrasi dari dokumen LKPJ yang disampaikan Gubernur, tetapi secara aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan. Mereka meninjau berbagai proyek, program, dan capaian kerja yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Pengawasan kami bukan hanya di atas kertas. Kami telah mengunjungi berbagai lokasi dan melihat langsung hasil dari program-program tersebut. Ini penting agar masukan kami tidak bersifat spekulatif, tetapi berbasis fakta dan realitas di lapangan,” ujar Amir Liputo dalam rapat paripurna.
Menurutnya, pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan eksekutif tidak hanya menggambarkan apa yang sudah direncanakan, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat Sulawesi Utara secara nyata.
Gubernur Yulius Selvanus Komaling: Laporan Ini Adalah Cerminan Kerja Kolektif
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada publik. Ia menegaskan bahwa pencapaian selama satu tahun anggaran terakhir merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, DPRD, dan elemen masyarakat.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan administrasi, tetapi bentuk penghormatan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami sadar bahwa rakyat berhak mengetahui sejauh mana pemerintah telah memenuhi janji-janji pembangunan,” kata Komaling.
Gubernur juga menyoroti capaian di sektor pariwisata yang dinilai berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Sulawesi Utara. Kawasan seperti Likupang, Bunaken, dan Manado Tua mengalami peningkatan signifikan dari sisi kunjungan wisata. Hal ini, menurut Gubernur, tidak terlepas dari sinergi antar-lembaga, promosi destinasi unggulan, serta perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata.
DPRD Sulut: Apresiasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Mikhaela Paruntu, dalam pernyataannya menegaskan dukungan penuh terhadap laporan yang telah disampaikan Gubernur. Menurutnya, laporan tersebut cukup komprehensif dan mencerminkan usaha serius pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengapresiasi keterbukaan Gubernur dalam menyampaikan capaian, kendala, dan langkah perbaikan. DPRD tetap berkomitmen sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam membangun Sulawesi Utara,” ujar Paruntu.
Meski demikian, DPRD melalui Pansus LKPJ juga memberikan sejumlah catatan penting. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah: DPRD menekankan pentingnya meningkatkan efisiensi belanja daerah dan meminimalkan belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
- Penguatan BUMD: Beberapa BUMD dinilai belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Diperlukan reformasi struktural dan manajerial untuk meningkatkan kinerja entitas ini.
- Peningkatan Ketahanan Pangan: Rencana penguatan ketahanan pangan harus melibatkan petani lokal secara lebih intensif, serta memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung di wilayah-wilayah pelosok.
- Sinergitas Antarlembaga: DPRD meminta agar koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) diperkuat untuk mencegah tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
Program Prioritas Pemprov Sulut: Arah Pembangunan yang Jelas
Dalam LKPJ, Gubernur Komaling juga memaparkan sejumlah program prioritas yang menjadi fokus selama tahun anggaran 2024. Di antaranya adalah pengembangan sektor perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur jalan provinsi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan wilayah perbatasan.
Salah satu program yang disorot adalah Marine Eco-Tourism di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Sangihe, yang bertujuan menggabungkan konservasi laut dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis wisata bahari. Program ini sudah memasuki tahap awal, dengan pendampingan dari akademisi dan pelibatan masyarakat lokal.
Di sektor pendidikan, program revitalisasi sekolah berbasis digital yang diluncurkan tahun lalu disebut telah mencakup lebih dari 150 sekolah di seluruh provinsi. Pemerintah juga mengklaim bahwa angka partisipasi sekolah meningkat 3 persen, terutama di daerah kepulauan.
Partisipasi Aktif Anggota Dewan: Penilaian Berbasis Fakta
Rapat paripurna ini juga menjadi ajang dialog aktif antara eksekutif dan legislatif. Sejumlah anggota DPRD menyampaikan pertanyaan, masukan, bahkan kritik terhadap program yang belum menunjukkan hasil maksimal. Namun seluruh intervensi dilakukan dalam kerangka konstruktif, dengan semangat memperkuat roda pemerintahan daerah.
Fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pendapat akhir mereka terhadap LKPJ. Fraksi PDIP misalnya, menilai bahwa meski ada banyak capaian positif, sektor pelayanan publik seperti rumah sakit dan layanan kependudukan masih perlu dibenahi. Fraksi Golkar mengapresiasi upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, sementara Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah melalui program UMKM.
Keterlibatan Akademisi dan Masyarakat Sipil
Pansus juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian terhadap LKPJ. Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Politeknik Negeri Manado, dan beberapa LSM lokal turut dilibatkan dalam proses evaluasi ini.
“Pansus tidak ingin bekerja dalam ruang hampa. Masukan dari akademisi dan masyarakat sipil penting untuk memberi warna yang lebih objektif dan tajam,” ujar Liputo.
Harapan ke Depan: Pemerintahan Inklusif dan Akuntabel
Rapat paripurna ini menutup satu bab penting dalam siklus akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun evaluasi terhadap LKPJ hanyalah langkah awal. Implementasi dari rekomendasi DPRD menjadi kunci bagi peningkatan kualitas layanan publik di masa mendatang.
“Harapan kami adalah adanya perbaikan berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh berhenti belajar dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan rakyat,” kata Paruntu di akhir rapat.
Gubernur Komaling juga menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan DPRD. Menurutnya, kritik dan masukan adalah bahan bakar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan soal siapa benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama demi Sulawesi Utara yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Catatan Akhir: Evaluasi Bukan Tujuan, Tetapi Proses Menuju Kualitas Pemerintahan yang Lebih Baik
Dengan semangat kolaboratif yang diperlihatkan dalam rapat paripurna ini, harapan publik terhadap sinergitas antara legislatif dan eksekutif tampaknya bukanlah angan-angan kosong. Evaluasi terhadap LKPJ Gubernur bukan sekadar kewajiban formal, tetapi menjadi ruang refleksi dan pemicu perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat. DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menunjukkan langkah ke arah tersebut, meski perjalanan masih panjang.
Sebagaimana disampaikan Amir Liputo, “LKPJ bukan akhir dari sebuah proses. Ini adalah awal untuk perbaikan yang lebih substansial ke depan. Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja, tetapi bekerja untuk rakyat.”