Manado, – Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat berdampak signifikan pada industri perhotelan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Sejak awal tahun, tingkat hunian hotel mengalami penurunan drastis, mencapai 50 hingga 60 persen, terutama di hotel berbintang yang selama ini menjadi pilihan utama instansi pemerintah untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas.
Penurunan Okupansi Hotel
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat di hotel, telah menyebabkan penurunan tingkat hunian hotel secara nasional. Menurut survei yang dilakukan oleh Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) pada Februari 2025 terhadap 315 hotel, tingkat hunian mengalami penurunan rata-rata sebesar 10 hingga 20 persen, dengan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp500 juta hingga Rp1 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya .
Di Kota Manado, penurunan ini lebih tajam. Banyak hotel mengalami penurunan okupansi hingga 50-60 persen. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat di hotel berdampak langsung terhadap okupansi hotel, khususnya di kota-kota yang selama ini mengandalkan sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) sebagai sumber pendapatan utama .
Dampak pada Tenaga Kerja dan Operasional Hotel
Penurunan okupansi ini memaksa sejumlah hotel di Manado untuk menyesuaikan operasional mereka. Langkah-langkah efisiensi tenaga kerja, seperti pengurangan jam kerja dan penyesuaian jumlah karyawan, mulai diterapkan guna menekan biaya operasional akibat penurunan pendapatan. Industri pendukung seperti katering, transportasi, dan event organizer turut terdampak akibat berkurangnya kegiatan yang sebelumnya banyak diselenggarakan oleh pemerintah di hotel-hotel .
Strategi Bertahan dan Harapan ke Depan
Menghadapi situasi ini, pelaku industri perhotelan mulai menerapkan berbagai langkah strategis untuk mempertahankan bisnis. Ketua Umum IHGMA, I Gede Arya Pering Arimbawa, menyatakan bahwa diperlukan strategi baru yang lebih adaptif untuk menghadapi situasi tersebut. “Kami harus mengubah strategi bisnis agar tetap bertahan, namun proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat,” ujar Arimbawa .
Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk membantu industri perhotelan menghadapi tantangan ini. Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas), Ngadiman Sudiaman, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak serius pada operasional hotel dan menimbulkan potensi kerugian yang tidak sedikit. “Kami butuh solusi konkret dari pemerintah agar sektor pariwisata ini tidak ambruk,” tegasnya .
Dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap industri perhotelan di Manado menjadi perhatian serius. Penurunan okupansi hotel yang signifikan memaksa pelaku industri untuk melakukan penyesuaian operasional dan mencari strategi baru untuk bertahan. Dukungan dan solusi dari pemerintah sangat diharapkan agar industri perhotelan dapat segera pulih dan kembali berkontribusi pada perekonomian daerah.