MANADO – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 bukan sekadar wacana, tetapi langkah konkret untuk memperkuat pelayanan publik. Dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (12/3), Bima Arya menekankan pentingnya menyelaraskan pemahaman mengenai pemangkasan anggaran agar lebih efektif.
“Efisiensi anggaran bukan berarti memangkas sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Justru sebaliknya, kita ingin memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Bima Arya kepada awak media usai rapat koordinasi.
Pemangkasan Anggaran di Sektor Nonprioritas
Dalam kebijakan efisiensi ini, pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran di sektor yang dianggap tidak esensial, seperti:
✅ Perjalanan dinas yang berlebihan
✅ Biaya rapat dan koordinasi yang terlalu sering
✅ Anggaran makan minum yang tidak proporsional
✅ Pengadaan alat tulis kantor dalam jumlah besar
Menurut Bima Arya, banyak daerah yang mengalokasikan anggaran terlalu besar untuk belanja operasional yang sebenarnya bisa ditekan. “Kita ingin kepala daerah lebih kreatif dalam mengelola anggaran. Kalau bisa rapat online, kenapa harus keluar kota? Kalau bisa sederhana, kenapa harus mewah?” tegasnya.
Program Prioritas 2025: Fokus pada Rakyat!
Efisiensi anggaran ini diarahkan untuk memperkuat program-program prioritas nasional, seperti:
📌 Program Makan Bergizi Gratis – untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup.
📌 Pembangunan Sekolah Garuda – sebagai langkah peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
📌 Swasembada Pangan – guna mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kita ingin anggaran benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya untuk kenyamanan pejabat,” kata Bima Arya.
Kepala Daerah Diminta Bersinergi
Dalam kesempatan ini, Bima Arya juga mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Utara agar memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan efisiensi ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan refocusing anggaran sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen kepala daerah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. “Kami siap menjalankan arahan pemerintah pusat. Fokus kami adalah bagaimana memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Sulawesi Utara,” ujarnya.
Efisiensi atau Penghapusan? Ini Penjelasan Resmi
Bima Arya juga menepis kekhawatiran bahwa kebijakan efisiensi ini akan menghilangkan anggaran untuk sektor-sektor vital. “Tidak ada penghapusan, yang ada adalah perampingan agar lebih tepat sasaran. Jangan sampai ada anggaran yang mubazir sementara masyarakat masih membutuhkan layanan dasar,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam persiapan implementasi APBD 2025 yang lebih efisien dan berpihak pada rakyat. Dengan pemangkasan anggaran yang tidak esensial, diharapkan program prioritas pemerintah bisa berjalan lebih optimal dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
🔍 Efisiensi atau Kemubaziran?
Kini, bola ada di tangan kepala daerah. Apakah kebijakan ini benar-benar akan dijalankan dengan baik, atau justru hanya menjadi formalitas tanpa perubahan nyata? Masyarakat tentu akan mengawasi.