Manado – Dalam rangka mengantisipasi lonjakan inflasi menjelang perayaan Idul Fitri 2025, Bank Indonesia Sulawesi Utara (BI Sulut) menggelar “High Level Meeting” (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara. Rapat strategis ini berlangsung di Kantor Bank Indonesia Sulut dan dipimpin langsung oleh Kepala BI Sulut, Andry Prasmuko.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten II Pemprov Sulut, Tahlis Gallang, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, dan berbagai stakeholder terkait. Fokus utama dalam rapat ini adalah menyusun langkah-langkah pengendalian inflasi, khususnya untuk komoditas pangan, yang diperkirakan menjadi pendorong utama inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Tekanan Inflasi Jelang Hari Raya

Dalam sambutannya, Andry Prasmuko menegaskan bahwa momen Ramadan dan Idul Fitri secara historis selalu diiringi dengan peningkatan tekanan inflasi. “Tinggal dua bulan lagi kita akan memasuki Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri, yang mana konsumsi masyarakat cenderung meningkat tajam. Hal ini sering kali mendorong kenaikan harga komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, hingga daging,” ujar Andry.

Andry juga meminta pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk lebih proaktif mengantisipasi kenaikan harga dengan melakukan berbagai langkah strategis. “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga selama periode tersebut,” tambahnya.

Strategi Pengendalian Inflasi

Asisten II Pemprov Sulut, Tahlis Gallang, memaparkan sejumlah upaya yang telah dirancang untuk mengendalikan inflasi. “Kami telah mengidentifikasi potensi peningkatan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan. Salah satu langkah konkret yang akan kami lakukan adalah menggelar sidak pasar secara berkala, membuka Gerakan Pangan Murah, dan memastikan distribusi barang berjalan lancar,” kata Tahlis.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mencermati perilaku dan karakteristik konsumsi masyarakat. “Setiap pemerintah daerah perlu memahami pola konsumsi masyarakatnya agar dapat merespons dengan kebijakan yang tepat sasaran. Ini termasuk mengantisipasi stok barang di pasar tradisional hingga modern,” tambahnya.

Peran Pemerintah Daerah dan Stakeholder

Rapat HLM ini juga menyoroti peran aktif pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara dalam menjaga stabilitas harga. Setiap daerah diimbau untuk segera mengambil langkah antisipatif, seperti:

  1. Meningkatkan Stok Pangan: Memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar untuk menghindari kelangkaan.
  2. Memperkuat Sistem Distribusi: Meminimalkan kendala logistik yang dapat memengaruhi harga barang.
  3. Menggelar Operasi Pasar: Mengadakan operasi pasar murah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
  4. Melakukan Edukasi Konsumen: Mengajak masyarakat untuk belanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.

Langkah Lanjutan dan Kolaborasi

Dalam rapat ini, para peserta juga mendiskusikan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam mendukung pengendalian inflasi. “Bank Indonesia siap menjadi mitra strategis bagi semua pihak, baik pemerintah daerah maupun swasta, untuk memastikan inflasi terkendali,” ujar Andry Prasmuko.

Rapat HLM TPID Sulut ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas di lapangan. Seluruh pihak berharap, langkah-langkah yang telah disusun dapat memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Dengan persiapan matang dan sinergi berbagai pihak, Sulawesi Utara diharapkan dapat menghadapi tantangan inflasi dengan baik, sehingga perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berlangsung dengan penuh sukacita tanpa gejolak harga di pasar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *