radiodigitalmanado.co.id — Pada hari Jumat dan Sabtu pekan lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara (Sulut) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. Pemeriksaan yang berlangsung di ruang Subdit Ditreskrimsus Polda Sulut ini menyasar berbagai kalangan pejabat, di antaranya mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Jenny Karouw, Kabag Hukum Pemprov Sulut Flora Krissen, mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Olvie Ateng, serta sejumlah pejabat lainnya.
Proses pemeriksaan yang berlangsung selama 8 hingga 9 jam ini dilakukan secara intensif dengan materi yang beragam. Materi pemeriksaan meliputi sejumlah aspek anggaran, mulai dari dana hibah, dana insentif fiskal, hingga pos anggaran pemerintahan lainnya yang diduga ada indikasi penyimpangan. Beberapa pejabat aktif yang turut dimintai keterangan di antaranya adalah Asisten 1 Pemprov Sulut Denny Mangala, Kepala Dinas Kehutanan Jimmy Ringkuangan, serta Sekretaris Daerah Talaud Yohanes Kamagi.
Para pejabat dan mantan pejabat yang turut hadir di antaranya:
- Jenny Karouw – Mantan Kepala Bappeda Sulut
- Flora Krissen – Kabag Hukum Pemprov Sulut
- Olvie Ateng – Mantan Kepala BKAD Sulut
- Meki Onibala – Mantan Kepala Inspektorat Pemprov Sulut
- Denny Mangala – Asisten 1 Pemprov Sulut
- Edwin Silangen – Mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sulut
- Chres Sondakh – Kadis Dukcapil Pemprov Sulut
- Praseno Hadi – Mantan Penjabat Sekprov Sulut
- Abdullah Mokoginta – Pejabat Sementara Wali Kota Kotamobagu
- Jimmy Ringkuangan – Kadis Kehutanan Pemprov Sulut
- Yohanes Kamagi – Sekda Talaud
Pemeriksaan yang mendalam ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan. Arahan tersebut kemudian diperkuat oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang meminta seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap indikasi korupsi, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah.
Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke Hari Langie, menegaskan bahwa penyidikan ini masih berada pada tahap awal pengumpulan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen melakukan langkah-langkah hukum yang sesuai prosedur dalam menangani kasus dugaan korupsi ini. Roycke juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama dari para pejabat yang hadir dan menekankan pentingnya keterbukaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami akan mengusut tuntas dugaan kasus ini dengan seobjektif mungkin. Saya mengimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara agar tidak ragu melapor apabila menemukan indikasi-indikasi penyalahgunaan anggaran atau tindak korupsi di lingkungan pemerintah maupun institusi lainnya,” ucap Kapolda Sulut.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya kepada Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas untuk membersihkan birokrasi. Dengan demikian, daerah-daerah dapat menjalankan program-program pemerintah secara maksimal tanpa terhambat oleh praktik korupsi. Langkah ini, menurut Presiden, akan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kapolda juga berharap masyarakat turut berperan dalam mengawasi kegiatan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Jika ada indikasi penyelewengan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Dari berbagai materi pemeriksaan, penyidik Ditreskrimsus akan mendalami setiap laporan dan dokumen yang berkaitan dengan alokasi dana hibah, dana insentif fiskal, serta pos anggaran pemerintahan lainnya yang menjadi objek pemeriksaan. Setiap keterangan yang diberikan para pejabat ini akan menjadi dasar penyidik untuk mengungkap adanya potensi penyalahgunaan dana yang terjadi di Pemprov Sulut.
Dengan upaya ini, diharapkan ada efek jera bagi pelaku korupsi dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan transparan. Masyarakat Sulawesi Utara pun berharap agar pengawasan ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh semua elemen yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.